Free Essay

Institut Akuntan Publik Indonesia

In: Business and Management

Submitted By stellaindraa
Words 2987
Pages 12
Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI)

Disusun oleh :
Tri Rahmawati (8335103001)
Stella Indradjaja (8335103003)
Syarifah Rochmaniyyah (8335103004)
Ema Rahmawati (8335103010)
Maria Yulita Erni (8335103014)

S1 Akuntansi Reguler 2010
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

Sejarah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA), mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang, dimulai dari didirikannya Ikatan Akuntan Indonesia di tahun 1957 yang merupakan perkumpulan akuntan Indonesia yang pertama. Perkembangan profesi dan organisasi Akuntan Publik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi baik asing maupun domestik, pasar modal serta pengaruh global. Secara garis besar tonggak sejarah perkembangan profesi dan organisasi akuntan publik di Indonesia memang sangat dipengaruhi oleh perubahan perekonomian negara pada khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya.Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) : 23 Desember 1957Di awal masa kemerdekaan Indonesia, warisan dari penjajah Belanda masih dirasakan dengan tidak adanya satupun akuntan yang dimiliki atau dipimpin oleh bangsa Indonesia. Pada masa ini masih mengikuti pola Belanda masih diikuti, dimana akuntan didaftarkan dalam suatu register negara. Di negeri Belanda sendiri ada dua organisasi profesi yaitu Vereniging van Academisch Gevormde Accountans (VAGA ) yaitu ikatan akuntan lulusan perguruan tinggi dan Nederlands Instituut van Accountants (NIvA) yang anggotanya terdiri dari lulusan berbagai program sertifikasi akuntan dan memiliki pengalaman kerja. Akuntan-akuntan Indonesia pertama lulusan periode sesudah kemerdekaan tidak dapat menjadi anggota VAGA atau NivA.Situasi ini mendorong Prof. R. Soemardjo Tjitrosidojo dan empat lulusan pertama FEUI yaitu Drs. Basuki T.Siddharta, Drs. Hendra Darmawan, Drs. Tan Tong Joe dan Drs. Go Tie Siem memprakarsai berdirinya perkumpulan akuntan Indonesia yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia yang disingkat IAI pada tanggal 23 Desember 1957 di Aula Universitas Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia – Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) : 7 April 1977Di masa pemerintahan orde baru, terjadi banyak perubahan signifikan dalam perekonomian Indonesia, antara lain seperti terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) serta berdirinya pasar modal. Perubahan perekonomian ini membawa dampak terhadap kebutuhan akan profesi akuntan publik, dimana pada masa itu telah berdiri banyak kantor akuntan Indonesia dan masuknya kantor akuntan asing yang bekerja sama dengan kantor akuntan Indonesia. 30 tahun setelah berdirinya IAI, atas gagasan Drs. Theodorus M. Tuanakotta , pada tanggal 7 April 1977 IAI membentuk Seksi Akuntan Publik sebagai wadah para akuntan publik di Indonesia untuk melaksanakan program-program pengembangan akuntan publik.Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) : 1994Dalam kurun waktu 17 tahun sejak dibentuknya Seksi Akuntan Publik, profesi akuntan publik berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan pasar modal dan perbankan di Indonesia, diperlukan perubahan standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik yang setara dengan standar internasional. Dalam Kongres IAI ke VII tahun 1994, anggota IAI sepakat untuk memberikan hak otonomi kepada akuntan publik dengan merubah Seksi Akuntan Publik menjadi Kompartemen Akuntan Publik.Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) : 24 Mei 2007Setelah hampir 50 tahun sejak berdirinya perkumpulan akuntan Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen Akuntan Publik. Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah respons terhadap dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. Hal ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23 Nopember 2006. Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk merubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik menjadi asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan International Federation of Accountans (IFAC) yang berhubungan dengan profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum dalam Statement of Member Obligation (SMO).Pada tanggal 4 Juni 2007, secara resmi IAPI diterima sebagai anggota asosiasi yang pertama oleh IAI. Pada tanggal 5 Pebruari 2008, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui IAPI sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia.Perjalanan panjang keberhasilan organisasi akuntan publik dalam programnya meningkatkan profesi ini di Indonesia adalah berkat jasa para akuntan publik di Indonesia dibawah kepemimpinan : 1. | Drs. Theodorus M. Tuanakotta | IAI-SAP | 1977 - 1979 | 2. | Drs. MP. Sibarani | IAI-SAP | 1979 - 1984 | 3. | Drs. Ruddy Koesnadi | IAI-SAP/IAI-KAP | 1984 - 1995 | 4. | Drs. Iman Sarwoko | IAI-KAP | 1995 - 1997 | 5. | Drs. Amir Abadi Jusuf | IAI-KAP | 1997 - 1999 | 6. | Drs. Ahmadi Hadibroto | IAI-KAP | 1999 - 2003 | 7. | Dra. Tia Adityasih | IAI-KAP | 2003 - 24 Mei 2007 | 8. | Dra. Tia Adityasih | IAPI | 24 Mei 2007 - kini | | | SUSUNAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
PERIODE 2008 - 2012 Ketua Umum | Tia Adityasih | Wakil Ketua Umum | Hari Purwantono | Sekretaris | Tarkosunaryo | Bendahara dan Keuangan I | Teresa Kristina Pranata | Bendahara dan Keuangan II | Tjahjo Nurwantoro | | | Dewan Standar Profesi | | Ketua | Kusumaningsih Angkawijaya | Wakil Ketua | Handri Tjendra | Anggota | Johannes Emile Runtuwene | Anggota | Godang P. Panjaitan | Anggota | Fahmi | Anggota | Yusron | Anggota | Lolita Romauli Siregar (2011-2012) | Anggota | Dedy Sukrisnadi (2011-2012) | Anggota | Renie Feriana (2011-2012) | | | Dewan Sertifikasi | | Ketua | Agung Nugroho Soedibyo (2011-2014) | Anggota | Yulius Bayu Susilo Harto (2011-2014) | Anggota | Elisabeth Imelda (2011-2014) | Anggota | Yasir (2011-2014) | Anggota | Chaerul D. Djakman (2011-2014) | | | Badan Pelaksana Pendidikan | | Ketua | Bangkit Kuncoro | Anggota | Muljawati Chitro | Anggota | Sherly Jokom | | | Badan Review Mutu | | Ketua | Mawar I.R. Napitupulu | Anggota | Ferdinand Agung | Anggota | Theodorus Djoko Sutrisno | Anggota | E. Batara Manurung | Anggota | Buntoro Rianto | | | Badan Penegak Disiplin | | Ketua | Suhartono | Anggota | David Sungkoro | Anggota | Yanuar Mulyana | | | Ketua Bidang Hubungan Internasional | Irhoan Tanudiredja | | | Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan | Osman Sitorus | Forum Akuntan Pasar Modal | | Ketua | Osman Sitorus | Anggota | Lianny Leo | Anggota | Feniwati Chendana | Forum Akuntan Perbankan | | Ketua | Tohana Widjaja | Anggota | Bimo Iman Santoso | Anggota | Bing Harianto | Forum Akuntan Keuangan Negara | | Ketua | Indrajuwana Komala Widjaja | Anggota | Liasta Karo-Karo Surbakti | Anggota | Chrisna Arum Wardhana | Anggota | Sahat Pardede | | | Ketua Forum Kantor Akuntan Publik | Heliantono | Quality Assurance & Risk Management | Djohan Pinnarwan | Pusat Pengembangan Teknis Profesi | Ludovicus Sensi Wondabio | | Dudi M. Kurniawan | | | Sekretaris membawahi : | | Hubungan Masyarakat dan Media | Erick | | Arief Jauhari | Website | Venancia Sri Indrijati | Koordinator Wilayah Medan dan Sekitarnya | Zulkarnain Situmorang | Koordinator Wilayah Padang dan Sekitarnya | Rinaldi Munaf | Koordinator Wilayah Palembang dan Sekitarnya | Charles Panggabean | Koordinator Wilayah Semarang dan Sekitarnya | Suzi Noviyanti Budiono | Koordinator Wilayah Indonesia Timur | Lea C. Buntaran | Wakil Koordinator | Robby H. Bumulo | | | | | | | DEWAN PENGAWAS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
PERIODE 2008 - 2012 | | | Ketua | Tb. Ch. Amachi Zandjani (2010-2012) | Ketua | Agung Nugroho Soedibyo (2008-2010) | Anggota | Jenny Andiani | Anggota | Sandjaja | Anggota | Tb. Ch. Amachi Zandjani | Anggota | VJH Boentaran Lesmana | Anggota | Jan Hoesada | | | DEWAN KEHORMATAN PROFESI
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
PERIODE 2008 - 2012 | | | Ketua | Sukrisno Agoes | Anggota | Adi Pranoto Leman | Anggota | Djarwoto | Anggota | Wawat Sutanto | Anggota | Wisnu B. Soewito | MANAJEMEN EKSEKUTIF
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA | | | Chief Executive Officer (Ex Officio) | Tarkosunaryo | Chief Certification Officer (Ex Officio) | Yulius Bayu Susilo Harto | Chief Operation Officer | Yurahma Linda | Chief Professional Education Officer | Arief A. Dhani | Ketua Pelaksana Review Mutu | Patrick Henry Adam | |

Kegiatan di IAPI 1. Penyusunan Standar Profesional Akuntan Publik 2. Penyusunan Kode Etik Profesi Akuntan Publik 3. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 4. Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).
Standar-standar yang tercakup dalam SPAP adalah: * Standar Auditing
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.
Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Pernyataan Standar Auditing (PSA)
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan oleh IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk di dalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Auditng (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA. Dengan demikian, IPSA memberikan jawaban atas pernyataan atau keraguan dalam penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSA sehingga merupakan perlausan lebih lanjut berbagai ketentuan dalam PSA. Tafsiran resmi ini bersifat mengikat bagi seluruh anggota IAPI, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib.

Standar umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. 2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar pekerjaan lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan yang diaudit.

Standar pelaporan 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

* Standar Atestasi
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination), (2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures).
Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar umum 1. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi 2. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi. 3. Praktisi harus melaksanakan perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan dirinya bahwa kedua kondisi berikut ini ada: * Asersi dapat dinilai dengan kritera rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya * Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan menggunakan kriteria tersebut. 4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus dipertahankan oleh praktisi. 5. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut.

Standar pekerjaan lapangan 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi simpulan yang dinyatakan dalam laporan.
Standar pelaporan 1. Laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan dan menyatakan sifat perikatan atestasi yang bersangkutan. 2. Laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai apakah asersi disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang dinyatakan dipakai sebagai alat pengukur. 3. Laporan harus menyatakan semua keberatan praktisi yang signifikan tentang perikatan dan penyajian asersi. 4. Laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi yang disusun berdasarkan kriteria yang disepakati atau berdasarkan suatu perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati harus berisi suatu pernyataan tentang keterbatasan pemakaian laporan hanya oleh pihak-pihak yang menyepakati kriteria atau prosedur tersebut.

* Standar Jasa Akuntansi dan Review
Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review.
Sifat pekerjaan non-atestasi tidak menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan.
Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain: a. Kompilasi laporan keuangan – penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan. b. Review atas laporan keuangan - pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. c. Laporan keuangan komparatif – penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom. * Standar Jasa Konsultansi
Standar Jasa Konsultasi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien.
Jasa konsultasi dapat berupa: a. Konsultasi (consultation) – memberikan konsultasi atau saran profesional (profesional advise) berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien. b. Jasa pemberian saran profesional (advisory services) - mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik. c. Jasa implementasi - mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa pendukung yang berkaitan. d. Jasa transaksi - menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan. e. Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya - menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah menajemen fasilitas pemrosesan data. f. Jasa produk - menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer

* Standar Pengendalian Mutu
Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI.
Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi: a. independensi - meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi b. penugasan personel - meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud c. konsultasi - meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai d. supervisi - meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP e. pemekerjaan (hiring) - meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten f. pengembangan profesional - meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP g. promosi (advancement) - meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi h. penerimaan dan keberlanjutan klien - menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence) i. inspeksi - meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif

Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Ujian Sertifikasi Akuntan Publik

Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) dalah program belajar yang terus menerus yang harus ditempuh akuntan publik untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional merupakan akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku akuntan publik yang dicerminkan dari cara menyelenggarakan jasa dan dari hasil pekerjaannya.
Tujuan dari PPL ini adalah untuk : a. Mewujudkan akuntan publik yang berintegritas dan berkompetensi berstandar internasional b. Membekali anggota dengan pengetahuan dan keahlian di bidang akuntansi, auditing, dan bidang lain yang terkait sehingga mampu memberikan jasa keprofesiannya kepada masyarakat sesuai dengan standar dan etika profesi yang berlaku.…...

Similar Documents

Free Essay

Diplomasi Publik

...Diplomasi publik yang dilakukan Indonesia pada era SBY tidak hanya berbentuk diplomasi ke dunia internasional, namun juga kepada publik negara tersebut . Diplomasi publik yang dilakukan oleh aktor-aktor non-pemerintah diharap akan membantuk aktivitas diplomasi yang tidak dapat diselesaikan oleh diplomat resmi utusan negara. Pada era SBY, diplomasi tidak hanya dilakukan antar pemerintah. Namun juga dilakukan dari pemerintah ke publik juga dilakukan antar publik satu negara bahkan berbeda negara. Di era SBY ini, salah satu fungsi dari diplomasi publik adalah menjembatani apa yang sedang terjadi di dunia internasional kepada publik suatu negara. Selain karena era globalisasi yang membuat arus informasi mengalir hampir tanpa batasan, pemerintah juga berperan untuk menginformasikan apa yang terjadi di dunia internasional kepada masyarakat. Misalnya saja mengenai isu perubahan iklim, ketika suhu bumi ini semakin meningkat, es kutub mulai mencair, dan pengurangan luas hutan besar-besaran. Ketika dunia internasional melakukan kampanye penyelamatan lingkungan, pemerintah Indonesia juga melakukan pengetatan kebijakan penebangan hutan. Ini adalah contoh diplomasi publik antara pemerintah kepada publik. Mengenai contoh diplomasi publik antar masyarakat, dapat dilihat contohnya dari penggunaan media massa. Dapat dirasakan bahwa media massa adalah salah satu alat yang paling efektif dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat, sehingga bisa dibilang bahwa media massa adalah salah satu media...

Words: 449 - Pages: 2

Free Essay

Indonesia

...COUNTRY RISK ANALYSIS INDONESIA D Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono President (RI) Short facts : Short facts Official name Capital city Government type Currency Population Official language Geography The republic of Indonesia Jakarta Republic Rupiah (IDR) 236 million people Bahasa Indonesia 17,508 islands & 1,919,440 sq km of land area & coastline 54,716kms Continued... : Continued... Ethnicity GDP GDP per capita Revenues Expenses Inflation rate 85% muslims, 10% christians, 2% muslims US$932.1 billion US $3,900 $92.62 billion $98.88 billion 5.3% GDP growth : GDP growth Setting up Business Activities and a Company in Indonesia : Setting up Business Activities and a Company in Indonesia To establish a business in Indonesia, if you do not require a local legal entity for the investment proposed, you could choose to appoint an Agent or Distributor, or set up a Representative Office. Many foreign investors at the early stage of entering the Indonesia market choose to set up an Agency Agreement or Representative Office, then later after the business starts to grow they will apply for a Foreign Direct Investment Company (FDI) status. To establish a representative office, the company needs to issue 3 letters : To establish a representative office, the company needs to issue 3 letters Letter of Intent - stating the intention of the company to establish a representative office Letter of Appointment - stating the appointment of the chief representative Letter......

Words: 1647 - Pages: 7

Free Essay

Indonesia

...Indonesia Introduction Indonesia is a country located in Southeastern Asia between the Indian Ocean and Pacific Ocean. It has a strategic location astride major sea lanes and is an archipelago of 17,508 islands, some of which border Timor-Leste, Malaysia, and Papua New Guinea. The government system is a republic. The chief of state and the head of government is the President. Indonesia has a mixed economic system in which the economy includes a variety of private freedom, combined with centralized economic planning and government regulation. Indonesia is a member of the Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Key Economic Facts Budget Expenditures: Budget revenues: Debt - external: Distribution Of Family Income GINI Index: Exports: GDP per capita, PPP: GDP, PPP: Imports: Industrial production growth rate: Inflation rate (consumer prices): Labor force: Population: Unemployment rate: $.15 trillion (2011) $.14 trillion (2011) $.19 trillion (2011) 36.80% (2009) $201.50 billion (2011) $4,667.96 (2011) $1.13 trillion (2011) $166.10 billion (2011) 4.10% (2011) 5.40% (2011) 117.40 million (2011) 248.65 million (2012) 6.60% (2011) Risk Assessment (Provided by Coface) Country rating: B - Political and economic uncertainties and an occasionally difficult business environment can affect corporate payment behaviour. Corporate default probability is appreciable. Business Climate rating: C - The business environment is difficult.......

Words: 510 - Pages: 3

Free Essay

Indonesia

...1 Latar Belakang Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa yang dibentuk oleh para pendiri bangsa yang secara resmi tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan berasal dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yang memang sudah mendarah danging bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam lima sila ini memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang, namun karena maraknya globalisasi yang muncul menyebabkan nilai-nilai luhur bangsa ikut terkikis zaman, yang sebenarnya bila kita laksanakan pancasila dalam kehidupan sehari-hari nilai luhur pancasila itu tidak lekang dimakan zaman yang sudah bermacam-macam ini . Dewasa ini banyak sekali terjadi permasalahan dan penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa yang disebabkan oleh tidak memilikinya sifat pancasila , khususnya Salah satu sila yang terdapat dalam pancasila yang mendukung mengenai cita-cita bangsa yang terdapat dalam alinea ke-dua Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengenai cita-cita bangsa “Negara yang merdeka , bersatu ,berdaulat , adil dan makmur” adalah sila ke-5 yaitu , “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Namun dalam perjalanan mencapai cita-cita bangsa penerapan pancasila tidak berjalan dengan baik , bahkan para petinggi negara pun dapat menjadi penghambatnya, sering kali dijadikan alasan untuk para penguasa yang seringkali......

Words: 1249 - Pages: 5

Free Essay

Uu Akuntan Publik

...ku m UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TEN TANG AKUNTAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan; c. bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Akuntan Publik; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ep ha m .g www.djpp.depkumham.go.id ku m ha Menetapkan: 1. 2. 3. 4. 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam......

Words: 7482 - Pages: 30

Free Essay

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju International Financial Reporting Standards

...PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Rindu Rika Gamayuni ABSTRACT The Indonesian Financial Accounting Standards needs to adopt IFRS, so that the Indonesian financial reports can be accepted globally and the Indonesian companies are able to enter the global competition to attract the international investors. Currently, the adoption by Indonesian PSAK is in the form of harmonization, which means partial adoption. However, Indonesian is planning to fully adopt the IFRS by 2012. Such an adoption will be mandatory for listed and multinational companies. The decision as to whether Indonesia will fully adopt the IFRS or partly adopt for harmonization purposes needs to be considered carefully. Full adoption of IFRS will enhance the reliability and comparability of the financial reports internationally. However, it may contradict the Indonesian tax systems and other economic and political situations. If Indonesia were to adopt fully the IFRS by 2012, the challenges are faced firstly by the academic society and the companies. The curriculum, syllabi, and literature need to be adjusted to accommodate the changes. These will take considerable time and efforts due to the many aspects related to the changes. Adjustments also need to be done by corporations or organizations, particularly those with international transactions and interactions. Full adoption also means the changing of accounting principles that has......

Words: 4353 - Pages: 18

Free Essay

Konsep Akuntansi Sektor Publik

...Masalah Akuntansi keuangan sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal terutama lembaga-lembaga tinggi negara. Di sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya akuntabilitas publik oleh transparansi oleh lembaga-lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi alat atau instrumen yang utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan, maka diperlukan standar akuntansi keuangan sektor publik dan sistem akuntansi sektor publik. Pengembangan standar akuntansi sektor publik merupakan sesuatu yang sangat krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, pada mata kuliah ini perlu dikembangkan sistem akuntansi yang mampu menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahamaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi utang sektor publik dan permintaaan pinjaman sektor publik untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Sebelum namanya diubah, akuntansi sektor publik dikenal dengan nama akuntansi pemerintahan. Dan di berbagai kesempatan juga disebut sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir,......

Words: 4531 - Pages: 19

Free Essay

Indonesia

...INDONESIA President: Susilo Bambang Yudhoyono (2004) Land area: 699,548 sq mi (1,811,831 sq km); total area: 741,096 sq mi (1,919,440 sq km) Population (2010 est.): 242,968,342 (growth rate: 1.1%); birth rate: 18.4/1000; infant mortality rate: 28.9/1000; life expectancy: 71.0; density per sq km: 130 Capital and largest city (2003 est.): Jakarta, 13,194,000 (metro. area), 8,389,443 (city proper) Other large cities: Surabaya, 3,038,800; Bandung, 2,733,500; Medan, 2,204,300; Semarang, 1,267,100 Monetary unit: Rupiah Geography Indonesia is an archipelago in Southeast Asia consisting of 17,000 islands (6,000 inhabited) and straddling the equator. The largest islands are Sumatra, Java (the most populous), Bali, Kalimantan (Indonesia's part of Borneo), Sulawesi (Celebes), the Nusa Tenggara islands, the Moluccas Islands, and Irian Jaya (also called West Papua), the western part of New Guinea. Its neighbor to the north is Malaysia and to the east is Papua New Guinea. Indonesia, part of the “ring of fire,” has the largest number of active volcanoes in the world. Earthquakes are frequent. Wallace's line, a zoological demarcation between Asian and Australian flora and fauna, divides Indonesia. Languages: Bahasa Indonesia (official), English, Dutch, Javanese, and more than 580 other languages and dialects Ethnicity/race: Javanese......

Words: 2274 - Pages: 10

Free Essay

Indonesia

...JAKARTA 101 FOR EPs ICX GCDP in AIESEC UI Jakarta, Indonesia! Jakarta in a Glimpse Jakarta is the Indonesia’s economic, cultural and political center. It is the most populous city in Indonesia and in Southeast Asia, and is the tenth-largest city in the world. It is seldom viewed as a center for tourism other than the old part of the city, which is a popular tourist destination. However the Jakarta authority saw the opportunity to develop the city's reputation as a service and tourism city. There are many new tourism infrastructures, entertainment centers, and international-class hotels and restaurants being built in Jakarta. Jakarta also possesses many historical places and cultural heritage. Chaotic, crowded, and cosmopolitan, Jakarta, the capital of Indonesia, is a city of contrasts. Home to millions of people from around the world, the city is a mixture of languages and cultures, poverty and wealth. The city boasts some of the best nightlife in Asia and some of the worst traffic. 1. Weather in Jakarta The weather in Jakarta is tropical with high humidity and lots of rainfall. Jakarta weather really only has two seasons, with a rainy season (November to June) and a dry season (July to October). Even during the dry season there are some rainy days. Wet season From November till June Jakarta experiences wet season. January is the wettest month of the year when it receives around 400 mm of precipitation. Moreover, the month witnesses......

Words: 3047 - Pages: 13

Free Essay

Indonesia

...Indonesia (Listeni/ˌɪndəˈniːʒə/ in-də-nee-zhə or /ˌɪndoʊˈniːziə/ in-doh-nee-zee-ə; Indonesian: [ɪndonesia]), officially the Republic of Indonesia (Indonesian: Republik Indonesia [rɛpublik ɪndonesia]), is a sovereign island country in Southeast Asia and Oceania. Indonesia is the largest island country in the world by the number of islands, with more than fourteen thousand islands.[8] Indonesia has an estimated population of over 255 million people and is the world's fourth most populous country and the most populous Muslim-majority country. The world's most populous island of Java contains 51% of the country's population. Indonesia's republican form of government includes an elected legislature and president. Indonesia has 34 provinces, of which five have Special Administrative status. The nation's capital city is Jakarta. The country shares land borders with Papua New Guinea, East Timor, and the Malaysian Borneo. Other neighbouring countries include Singapore, the Philippines, Australia, Palau, and the Indian territory of the Andaman and Nicobar Islands. Indonesia is a founding member of ASEAN and a member of the G-20 major economies. The Indonesian economy is the world's 16th largest by nominal GDP and the 8th largest by GDP at PPP. The Indonesian archipelago has been an important trade region since at least the 7th century, when Srivijaya and then later Majapahit traded with China and India. Local rulers gradually absorbed foreign cultural, religious and political......

Words: 455 - Pages: 2

Free Essay

Indonesia

...Photo of Anak Krakatau, the "Son of Krakatoa," during a minor eruption in Indonesia. flydime on Flickr.com Updated December 04, 2014. In the past two decades, Indonesia has begun to emerge as an economic power in Southeast Asia, as well as a newly democratic nation. Its long history as the source of spices coveted around the Indian Ocean world shaped Indonesia into the multi-ethnic and religiously diverse nation that we see today. Although this diversity causes friction at times, Indonesia has the potential to become a major world History Philippines Indonesia Trade Christianity Facts Jakarta Indonesia Capital and Major Cities: Capital: Jakarta, pop. 8,800,000 Major Cities: Surabaya, pop. 3,000,000 Medan, pop. 2,500,000 Bandung, pop. 2,500,000 Serang, pop. 1,786,000 Yogyakarta, pop. 512,000 Government: The Republic of Indonesia is centralized (non-federal) and features a strong President who is both Head of State and Head of Government. The first direct presidential election took place only in 2004; the president can serve up to two 5-year terms. The tricameral legislature consists of the People's Consultative Assembly, which inaugurates and impeaches the president and amends the constitution but does not consider legislation; the 560-member House of Representatives, which creates legislation; and the 132-member House of Regional Representatives who provide input on legislation that affects their regions. The judiciary includes not......

Words: 271 - Pages: 2

Free Essay

Indonesia

...National Competitiveness Based on World Economic Forum Report and Doing Business Report THE INDONESIA CASE MAIN SOURCES: * World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016 * World Bank, Doing Business Report 2015-2016 * “The Economist” * “The Age” * “CNBC, World Economy” * “Indonesia-Investments” LORENZO TRABACCHI 4502720 INDONESIA: A CASE OF COMPETITIVENESS The World Economic Forum approach: Indonesia case Overview According to the WEF Global Competitiveness Report 2015-2016, Indonesia has an overall position of 37 out of 140 countries, with a score of 4.52 from 1 to 7 and a positive trend line which shows the evolution in percentile rank since 2007. Even the rank among 2014-2015 economies was 37, while the GCI 2014-2015 rank was 34 out of 144 economies. The graph here, shows that, the GDP per capita in Indonesia, since 1990 to 2014, had always grown in parallel with but more than the average of other countries in the same regional area (Emerging and Developing Asia). Since 2012-2013, Indonesia has always grown in terms of GCI, moving from the 50th to the 37th position with a score shifted from 4.4 to 4.5. Overall position of the country in the regional area Behind Singapore (2nd), the five largest members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)—namely Malaysia (18th, up two), Thailand (32nd, down one), Indonesia (37th, down four), the Philippines (47, up five), and Vietnam (56th, up 12)—all......

Words: 2602 - Pages: 11

Free Essay

Penerapan Sarbanes Oxley Di Indonesia

...Rangkuman Pelaporan & Akuntansi Keuangan AKUNTAN PUBLIK DAN REGULATOR ATAS KEANDALAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN Studi Kasus : Penerapan Sarbanes Oxley di Indonesia Oleh : Levinda Edvandini Yustina Hiola [pic] PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2012 AKUNTAN PUBLIK DAN REGULATOR ATAS KEANDALAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN Perekonomian  suatu  negara  yang  menganut  sistem  pasar,  terutama  yang memiliki  pasar modal  untuk menggalang  dana masyarakat  bagi  kebutuhan  investasi peruisahaan  emiten,  sangat  dipengaruhi  oleh  tingkat  kepercayaan  masyarakat terhadap  pasar modal  tersebut.  Suatu  pasar modal  yang  dikelola  dengan  baik  (well managed) akan dapat memberikan ketenangan  bagi  investor  bahwa dana  investasi mereka  akan  aman dan dipergunakan oleh emiten  secara bijak untuk meningkatkan kemakmuran  pemegang  saham  dan  stakeholders  lainnya.  Kepercayaan  pemegang saham  terhadap manajemen  suatu  perusahaan   dapat meningkat  apabila  informasi finansial  dan  informasi  penting  lainnya  dapat  mereka  peroleh  (transparan)  dan ketepatan serta kebenarannya diatestasi oleh kantor akuntan public yang kompeten, efektif  dan independen. Beberapa  peristiwa   yang menyangkut masalah  pelaporan  laporan  keuangan emiten,  seperti  kasus  Kimia  Farma  dan  Bank  Lippo,  yang  terjadi  di  pasar  modal Indonesia,  membuat  investor  tidak  dapat  sepenuhnya  mempercayai  begitu  saja ......

Words: 3097 - Pages: 13

Free Essay

Peran Akuntan Dalam Pasar Modal

... TUGAS INDIVIDU PASAR MODAL & MANAJEMEN KEUANGAN PERAN AKUNTAN DALAM PASAR MODAL DISUSUN OLEH: NINDA ELISAWATI 10/314323/EE/5932 KELAS D FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2011 PERAN AKUNTAN DALAM PASAR MODAL Profesi seorang akuntan meliputi semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Begitu banyak peran akuntan dalam perkembangan ekonomi saat ini tidak terkecuali dalam pasar modal. Kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek merupakan kegiatan yang ada dalam pasar modal. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti:menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar Modal juga bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Semakin berkembangnya perekonomian, menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan kualitas......

Words: 1460 - Pages: 6

Free Essay

Indonesia

...Indonesia is a unique country that consists of many ethnics with their manner and customs respectively. Nevertheless, the foundation of Indonesia is “Bhinneka Tunggal Ika” which means even we are different but we are still together. They also have several unique ways to solve their problem in an environment. The unique ways are musyawarah and gotong-royong. Musyawarah is the way of people in an environment to solve the problem in term of to make new role and to make a decision. This way usually is used in small environment such as RT (rukun tetangga). In musyawarah, all people are in the same level and they can give any comment or opinion. Usually, vote is the way to decide which action as the best option. They solving the problem to discuss it until mufakat (deal with a decision and no one harm of the decision). In the fact, some companies in Indonesia are using musyawarah to solve their own problem. Another action that very describing Indonesian is gotong-royong. Gotong-royong is the activity that does together in order to reach a goal or a team work. Usually, they do this stuff when they are cleaning their environment in small area. In several small towns, they do gotong-royong to make a new house of people. Maybe, some people think if gotong-royong does voluntarily, but honestly it is not true, they do it because they think if they help people now, when they need a help they can get it too. In a nutshell, musyawarah and gotong-royong is unique way of Indonesian......

Words: 293 - Pages: 2

The Prestige | Ni muy muy… ni tan tan… simplemente Tin Tan | nzg 1:50